Home Tentang Kami Hubungi Kami Links FAQ Forum
Follow Us


JADWAL DIKLAT
Thursday, July 3, 2014
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sesuai dengan misinya akan...
KIPRAH
Tuesday, April 1, 2014
Setelah berjalan tujuh bulan program ODP II LPPI yang dimulai...
LIPUTAN KEGIATAN
Friday, May 30, 2014
Selama tiga hari, 21 – 23 Mei 2014, PKM-LPPI menyelenggarakan...
Tuesday, March 25, 2014
Sebanyak 15 bank telah mengirimkan para calon pemimpin mereka untuk...
Friday, March 7, 2014
Bekerja sama dengan ICDIF-LPPI, Bank BTN selama tiga hari (7,...
Friday, January 17, 2014
Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM) LPPI bekerja sama...
 
Ekspor Indonesia dalam Perekonomian Dunia
Monday, May 16, 2011 | Admin

Dilihat dari besaran Gross Domestic Product (GDP) emerging economy seperti China dan India, ASEAN relatif kecil. Namun, dilihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dunia tercatat lebih dari 60% pertumbuhan perekonomian dunia itu didorong oleh negara-negara emerging di Asia. Demikian disampaikan Wakil Menteri Perdagangan RI Mahendra Siregar dalam paparan keynote speech-nya saat Seminar Masalah-masalah dalam Pembiayaan Ekspor Indonesia (13/5), kerjasama LPPI - Indonesia Eximbank di Gedung Serba Guna LPPI.   

“Ini suatu perkembangan yang menarik karena disatu pihak GDP dari negara-negara emerging di Asia mungkin tidak lebih dari 20-25% dari GDP dunia tapi kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi dunia itu 2/3” lanjut Mahendra. 

Pada tayangan peta global ASEAN dalam perekonomian dunia GDP 2010, terlihat bahwa peta global perekonomian berubah. Amerika Serikat dengan GDP US$ 14,624b, menyusul China yang dilihat dari kacamata besaran GDP sudah menjadi nomor 2. Walaupun ada Uni Eropa tetapi Uni Eropa terdiri dari 27 negara. Jepang nomor 3 dan seterusnya. ASEAN mencapai US$ 1,486b dimana 50% nya adalah Indonesia yang menyumbang sekitar US$ 750b.

ASEAN yang relatif kecil itu dalam kerangka kerjasama memiliki peran yang sentral. Praktis tidak ada kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan Asia ini yang tidak melibatkan ASEAN. Dalam konteks itu begitu banyak bentuk kerjasama perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh seluruh dunia utamanya oleh negara-negara di kawasan Asia. Perdagangan diantara negara-negara berkembang (south-south trade) saat ini sudah menjadi lebih besar atau mayoritas dari perdagangan dibandingkan negara-negara berkembang ini kepada negara maju. Lebih dari 50% negara-negara berkembang berdagang dengan sesamanya daripada dengan negara maju.

Melihat perkembangan global seperti itu sampai saat ini, bagaimana dengan Indonesia?
Selama 5 tahun terakhir, Indonesia yang sebelumnya bergantung pada perdagangan dan investasi negara-negara maju di belahan utara seperti Amerika, Eropa dan Jepang, sekarang semakin mendekat dengan negara-negara berkembang. Amerika dahulu memberikan 15% dari perdagangan ekspor Indonesia, sekarang hanya 10%. Jepang yang dulu berada di 14% sekarang sekitar 12% dan Eropa dari 18% menjadi 13%. Sebaliknya, perdagangan Indonesia dengan Korea yang tadinya sekitar 3-4% naik menjadi 7%. Dengan China yang semula 4-5% sekarang menjadi 11 %. India yang semula 3-4% sekarang menuju ke 8%, dst. Indonesia semakin dekat dengan negara-negara berkembang lainnya dalam struktur kedekatan perdagangan dan investasi.

Dilihat dari segi struktur industri ataupun produk ekspor Indonesia, semakin banyak pertumbuhan dari ekspor itu didorong oleh industri, pertambangan dan pertanian. 10 produk ekspor utama Indonesia yang meningkat yaitu sawit, karet dan produk karet, TPT, elektronik, produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, kakao, udang, kopi. Ekspor manufaktur meningkat sehat mulai dari tekstil dan produk tekstil, elektronik, alas kaki, dan otomotif. Dilain pihak satu-satunya yang turun yaitu kakao.

"Ekspor kakao turun pada kuartal pertama ini adalah karena kita mendorong hilirisasi dari kakao, tidak lagi mau mengekspor biji kakao, tapi ingin melihat proses nilai tambah terjadi didalam negeri.” Mahendra menjelaskan.     

Untuk itu sejak april tahun lalu pemerintah menerapkan kebijakan yang disebut bea keluar, dimana ekspor biji kakao yang keluar tanpa diolah dikenakan bea keluar yang kisarannya tergantung harga dunia, rata-rata sekitar 15-20%. Akibatnya biji kakao yang diekspor itu turun. Tetapi dilain pihak terjadi penjualan yang meningkat untuk biji kakao didalam negeri kepada industri pengolahan kakao dan didalam industri pengolahan kakao sendiri investasi meningkat.

Menurut Mahendra, permasalahan dalam pembiayaan ekspor tidak sekedar lagi hanya membiayai ekspor biji kakao tetapi ikut membiayai pembangunan investasi di proses kakaonya dan ikut membiayai ekspor proses kakao itu sendiri.

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto pelaku usaha yang juga menjadi panelis pada seminar ini, mengupas mengenai permasalahan dalam sektor riil ekspor. Menurutnya saat ini yang paling krusial adalah masalah kurs. Ada kecenderungan dengan menguatnya kurs rupiah ini terus menerus, daya saing ekspor menjadi lemah. Kelemahan ini malah mendorong insentif pada impor bukan pada ekspor. Padahal, seharusnya terjadi peningkatan dan penguatan produksi jangka panjang, lintas sektoral yang membutuhkan subsidi dan biaya yang besar.

Kepada bank sentral, Airlangga menyampaikan bahwa perlu dilihat regulasi terhadap dinamika harga komoditas yang  berkembang. Sebab selama ini fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh perbankan untuk menunjang para remitan atau korporasi melalui kredit L/C itu fix dan tidak melihat dinamika pasar. “Sedangkan dari segi pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, biasanya fasilitas yang diberikan fix dan tidak melihat dinamika pasar yang berkembang” tutur Airlangga.       

Kepada bank sentral, Airlangga juga menyampaikan jika konsisten pada produksi nasional harus ada kebijakan untuk melihat sektor-sektor industri tertentu dan membuka kran untuk sektor riil Indonesia. Mengenai pembiayaan untuk ekspor Indonesia, selain perbankan, banyak ekspor Indonesia yang dilakukan melalui trading house dimana dapat dilakukan tanpa L/C dan tanpa perlu dana masuk ke Indonesia. Banyak perbankan Singapura yang membuat ekspor-ekspor Indonesia tidak dibiayai oleh bank dalam negeri yang mengakibatkan dana-dana tersebut juga tidak masuk ke Indonesia. Hambatan yang terjadi pada ekspor selain nilai tukar rupiah juga rediskonto pada beberapa perusahaan masih terbatas.

Terakhir Airlangga menegaskan bahwa tanpa keberpihakan, tanpa kebijakan nilai tambah tidak akan terjadi di Indonesia dimana ada beberapa hal yang tidak tersentuh oleh fungsi perbankan Indonesia.     

Pertanyaan selanjutnya, dapatkah LPEI dan perbankan membiayai hal tersebut? Sehingga terjadi sinergi antara sektor riil yang bergerak cepat tetapi membutuhkan pembiayaan dan pendanaan dengan sektor keuangan.

Peneliti Utama Bank Indonesia Linda Maulidina yang hadir sebagai panelis menjawab pertanyaan tersebut. Linda menilai bahwa pada kinerja pembiayaan ekspor oleh perbankan, kredit orientasi penggunaan ekspor lebih kecil dari kredit perbankan. Terjadi penurunan dalam 3 tahun terakhir yaitu 36,5trilyun rupiah turun dari 48,3 trilyun rupiah pada tahun 2010 dimana NPL kredit orientasi penggunaan ekspor terhadap NPL kredit perbankan menjadi 2,90% berbanding terbalik dengan kredit perbankan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya menjadi 1,765,8 trilyun rupiah.

Bank Indonesia mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam pembiayaan ekspor. Dari sisi eksportir, Bank Indonesia melihat bahwa beberapa perusahaan eksportir memilih untuk menjadi debitur bank di luar negeri dengan pertimbangan efisiensi dan kelancaran bertransaksi dengan mitra dagang di luar negeri. Bagi perusahaan eksportir yang dimiliki asing (PMA) umumnya dipersyaratkan oleh stakeholders untuk menjadi debitur bank tertentu di luar negeri atau KCBA di Indonesia terutama dalam rangka efisiensi disamping mempermudah monitor.

Dari sisi perbankan domestik, perbankan domestik kurang daya saing terutama dari segi sulitnya prosedur dan persyaratan perolehan creditline yang juga relatif mahal. Bagi bank, pemberian kredit jangka menengah dan panjang termasuk risiko tinggi padahal eksportir membutuhkan pendanaan untuk investasi berjangka menengah dan panjang. Masalah lain adalah kurang mampunya perbankan domestik dalam menyediakan fasilitas hedging yang sesuai dengan kebutuhan eksportir. Dalam penyediaan fasilitas hedging, bank domestik mengalami masalah utama yaitu penentuan harga (pricing) yang acuannya belum jelas dan kurang mampu mengembangkan skim penjaminan yang sesuai kebutuhan eksportir. Selain itu juga terdapat market gap antara jasa perbankan yang mampu disediakan oleh perbankan domestik dengan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh eksportir. Permasalahan lain adalah masih terbatasnya kemampuan bank mengelola risiko.

Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank I Made Gde Erata dalam seminar ini menjawab pertanyaan diatas dengan memberi uraian mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) yang secara resmi beroperasi 1 September 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009.

Indonesia Eximbank berfungsi mendukung ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (PEN). Bentuk PEN itu adalah pertama, pembiayaan modal kerja/investasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum termasuk perorangan baik dalam maupun luar negeri. Kedua, melakukan penjaminan (kafalah) bagi eksportir, importir dan bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor, dan penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang merupakan kegiatan yang menunjang ekspor. Ketiga, memberikan asuransi dan reasuransi.

Dengan adanya LPEI diharapkan dapat menjembatani kebutuhan dari eksportir, importir dan masalah pembiayaan dan peran perbankan domestik sehingga terjadi sinergi antara sektor riil, ekportir dan importir yang bergerak cepat tetapi membutuhkan pembiayaan dan pendanaan dengan sektor keuangan.

Mengakhiri seminar, Adrianus Mooy selaku moderator menutup seminar dengan pengharapan agar lembaga LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor dapat independen, dapat bekerjasama dengan lembaga perbankan-perbankan Indonesia memberi bantuan kepada eksportir. (adm/ga)

 

Comment(s)
sadertuyintonito @ Sunday, November 25, 2012 7:00:29 PM WIB
good


Reply
Name*
Email
Comment*
Confirmation*
Enter code above :

If you can't read code, click
  
*Field Required