Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia

Menyelenggarakan

Seminar

Otoritas Jasa Keuangan

“Tantangan Dewan Komisioner Menghadapi Dampak Krisis”

Overview

Pengesahan Rancangan Undang - Undang (RUU) Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 27 Oktober 2011 yang lalu menimbulkan perubahan signifikan dalam dunia industri keuangan. Masa transisi di mana wilayah kerja Bank Indonesia dan Bapepam-LK beralih menjadi wilayah kerja OJK merupakan masa yang penting. Selama berdirinya Negara Indonesia, pengawasan perbankan selalu berada dibawah kewenangan bank sentral, dalam hal ini BI sebagai “The Lender of Last Resort” industri perbankan. Kini ketika kewenangan dipindahkan dalam lembaga independen yang dibentuk pemerintah, diperlukan upaya-upaya agar tujuan pokok pembentukan OJK khususnya dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Hal ini menjadi lebih penting lagi apabila dikaitkan dengan antisipasi dampak krisis yang dalam kerangka ekonomi global dapat terjadi.

Seminar Otoritas Jasa Keuangan dengan tema “Tantangan Dewan Komisioner Dalam Menghadapi Krisis”, akan kami kemas dalam bentuk presentasi, sumbang saran dan kontribusi dari para peserta yang akan menambah pandangan dan persiapan calon komisioner

OJK yang akan duduk sebagai ketua dan anggota yang akan bertanggung jawab menjawab tantangan pengawasan perbankan dan keuangan secara terintegrasi. Kompetensi, komitmen dan attitude dari para calon-calon yang potensial akan dipertanyakan dan dijawab apabila calon tersebut telah menduduki jabatan tersebut. Bagaimana public menilai, berasumsi dan ikut menentukan didalam terciptanya OJK yang sehat, independen dan bertanggung jawab didalam memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan krisis dan growth.

Isu Strategis OJK

• Penyamaan persepsi amanat undang-undang.
• Struktur organisasi.
• Pengalihan sumber daya manusia.
• Manajemen SDM, a.l kualifikasi, career path, fasilitas dan budaya kerja.
• Dukungan sarana.
• Kepemilikan, cakupan dan periode dokumen yang dialihkan.
• Kelancaran transisi seperti pengeluaran ketentuan baru dan pencegahan krisis.
• Kebutuhan data untuk pelaksanaan tugas.
• Pola sharing data.
• Akuntabilitas dalam pengelolaan informasi bersama

Keynote Address

Agus Martowardojo, Menteri Keuangan RI selaku Ketua Pansel yang sudah terpilih akan memberikan suatu ruang lingkup dan gambaran pembentukan OJK dan rencana recruitment Anggota Dewan Komisioner OJK.

Nara Sumber 

		Sigit Pramono, selaku Ketua Umum Perbanas yang akan membahas kondisi dan masalah yang dihadapi perbankan nasional dan harapan para bankir terhadap pengawasan bank oleh OJK.
		Subarjo Joyosumarto, selaku Direktur Utama LPPI yang akan membahas tantangan yang dihadapi OJK dalam pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam recruitment pegawai OJK.
		Pradjoto, selaku pengamat hukum perbankan yang akan membahas Faktor Integritas dan GCG Yang Dibutuhkan Dalam Seleksi Pimpinan OJK dan jajarannya.
		KH. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Syariah Nasional - MUI yang akan membahas efektifitas OJK dalam pengawasan perbankan syariah.
		Moderator dalam acara ini akan dipandu oleh Bapak Eko B. Supriyanto dari Redaktur Infobank & Komisaris Bank Mutiara, yang akan memberikan pandangan, kritikan dan masukan yang dapat mewarnai pertemuan beberapa tokoh nasional di dunia perbankan dan keuangan.

Target Peserta

• Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.
• Akademisi. 
• Praktisi Perbankan.

Tempat dan Tanggal Pelaksanaan

 
*) Seminar ini terbuka untuk umum dan free of charge

Susunan Acara

Informasi Pendaftaran:

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
Jl. Kemang Raya No. 35, Jakarta Selatan.
Telp: 021-71790919/71792012 Ext: 231/404.
Fax: 021 7179 0927, 021 718 0710

Contact Person:
Fauzi (0856 9190 3782 - fauzi.lppi@gmail.com)
Purwanto (0815 8854 556 - purwanto@lppi.or.id)