Home Tentang Kami Hubungi Kami Links FAQ Forum
Follow Us


JADWAL DIKLAT
Thursday, July 3, 2014
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sesuai dengan misinya akan...
KIPRAH
Tuesday, April 1, 2014
Setelah berjalan tujuh bulan program ODP II LPPI yang dimulai...
LIPUTAN KEGIATAN
Friday, May 30, 2014
Selama tiga hari, 21 – 23 Mei 2014, PKM-LPPI menyelenggarakan...
Tuesday, March 25, 2014
Sebanyak 15 bank telah mengirimkan para calon pemimpin mereka untuk...
Friday, March 7, 2014
Bekerja sama dengan ICDIF-LPPI, Bank BTN selama tiga hari (7,...
Friday, January 17, 2014
Pusat Kajian dan Pengembangan Keuangan Mikro (PKM) LPPI bekerja sama...
 
BI Bolehkan Bank Outsource Penagihan Kredit
Tuesday, December 13, 2011 | Admin

VIVAnews- Bank Indonesia memperbolehkan perbankan menggunakan jasa pihak lain (outsourcing) dalam pelaksaanaan pekerjaan perbankan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan BI No 13/25/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain.

Menurut Kepala Biro Pengaturan Perbankan Irwan Lubis keluarnya aturan itu agar perbankan fokus terhadap aktivitas pokok, terutama mendorong intermediasi. Perbankan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain.

Irwan menjelaskan Peraturan BIMit ini juga mengatur kejelasan tanggung jawab atas perkerjaan yang diserahkan kepada pihak lain tersebut serta perlindungan nasabah. Perbankan, lanjut dia, harus jeli dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Salah satunya, mitra harus berbadan hukum, memiliki izin yang masih berlaku, dan bekerja sesuai bidang usahanya.

Dalam Peraturan BI itu diatur pekerjaan yang bisa dialihkan adalah pekerjaan yang memiliki risiko rendah, tidak membutuhkan kualitas kompetensi yang tinggi di bidang perbankan, dan tidak terkait langsung dengan peroses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasi bank.

Irwan mencontohkan kegiatan pokok bank yang tidak bisa dialihdayakan adalah account officer (AO), costumer service, teller, dan analisis kredit. Sedangkan kegiatan yang bisa dialihkan ke pihak lain adalah kegiatan penunjang bank seperti call center, telemarketing, jasa penagihan, dan sales representatives.

Untuk penagihan kartu kredit, jenis kegiatan yang bisa dialihdayakan hanya untuk penagihan kredit bermasalah. "Dalam penagihan itu bank tidak boleh melanggar hukum dan bank bertanggung jawab," ujarnya.

Bank juga dilarang melakukan alih daya yang mengakibatkan beralihnya tanggung jawab atau risiko bank dari obyek pekerjaan yang dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa. Bank juga wajib menyampaikan laporan kepada BI yang mencakup laporan rencana alih daya, dan laporan alih daya yang bermasalah.

Bagi bank yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi kewajiban membayar dan saksi administratif seperti teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, atau pembekuan kegiatan usaha tertentu. BI berwenang menghentikan alih daya yang dilakukan bank apabila dinilai berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank. (kd)

 

Sumber: Nur Farida Ahniar, Nina Rahayu - Vivanews

 

Comment(s)
No Comment

Reply
Name*
Email
Comment*
Confirmation*
Enter code above :

If you can't read code, click
  
*Field Required